Perpres mobil listrik dianggap kurang pro-domestik

Hasil gambar untuk mobil listrik indonesia

Pemerintah akhirnya menerbitkan aturan untuk kendaraan listrik. Peraturan tersebut dimasukkan dalam keputusan presiden n. 55 tahun 2019 tentang akselerasi kendaraan listrik baterai untuk transportasi jalan.

Menanggapi hal itu, direktur PUI-SKO IOTS, Dr. Muhammad Nur Yuniarto, seorang peneliti dan salah satu promotor kendaraan listrik di Indonesia, mengatakan bahwa masih ada hambatan di Perpres.

“Secara umum, isi Perpres bagus, hanya ada beberapa hal yang kurang tepat,” kata Nur kepada detikFinance, Kamis (15/8/2013).

Menurut Nur, keputusan presiden lebih berorientasi pada penyediaan kendaraan listrik. Artinya, lebih mengacu pada impor kendaraan listrik, tetapi lebih sedikit ke dukungan industri kendaraan listrik Indonesia.

“Nuansa itu hanya memfasilitasi dan mengatur industri yang ada: dorongan atau stimulasi, sehingga industri kendaraan listrik baru tidak ada,” kata Nur.

Hanya terungkap ketika akademisi ingin pemerintah mengeluarkan peraturan yang mendorong Indonesia untuk memproduksi kendaraan listrik sendiri yang tidak boleh diimpor. Dia mengatakan pemerintah lebih tertarik dalam pengadaan kendaraan listrik yang dapat dibeli dari mana saja (belum tentu diproduksi di Indonesia).

“Jika kita adalah akademisi, kita bermimpi bahwa ada kendaraan listrik asli Indonesia di Indonesia yang menang, sementara negara menginginkan kendaraan listrik di suatu tempat,” kata pria yang juga seorang profesor di Institut Teknologi Surabaya (ITS),

Dia mengatakan bahwa apa yang dibutuhkan di Perpres adalah peraturan yang dapat mendorong dan mempromosikan industri kendaraan listrik asli Indonesia.

“Sebenarnya, apa yang dibutuhkan untuk mendorong atau memfasilitasi industri kendaraan listrik,” jelasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *